MEDAN(Fokus Berita) - Peristiwa komplain wajib pajak dengan Pamin STNK Kantor Samsat Medan Utara Iptu Pol Agung R Sabtu (15/1) berekor panjang. Eksesnya Iptu Pol Agung R dimutasikan ke Samsat Medan Selatan. Konon di Kantor Samsat Medan Selatan Iptu Pol Agung R memangku jabatan Kasi STNK. Namun hirarkinya tetap “tunduk” kepada Kasi BPKB dan STNK Medan Utara.

Permainan orang dalam tidak hanya sebatas mempersulit pemarapan berkas pembayaran pajak kenderaan bermotor. Padahal kelengkapan berkas sudah memenuhi ketentuan. Tapi masih dipersulit. Sehingga timbul asumsi miring “Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?”Lain lagi biaya balik nama mobil baru, dikenal dengan istilah BBN-I.

Justru menjadi ajang bisnis oknum tertentu di Kantor Samsat Medan Utara.Sementara BBN-I untuk sepeda motor baru juga tidak lolos menjadi ajang “pungli”. BBN-I mobil baru pemilik saat mendaftar dikenakan biaya Rp 900.000.-/unit. Sedangkan sepeda motor baru dipungut biaya Rp 650.000,- per unit. Padahal tidak ada ketentuan dalam PP No 50 Tahun 2010 yang artinya pungutan bukan pajak. Pengurusan tidak dipungut bayaran. Namun praktik yang berlaku di Kantor Samsat Medan Utara kontroversi dengan ketentuan yang berlaku.

Seputar tahun 1977 di Kantor Samsat Putri Hijau Medan dikenal dengan istilah “Pekong Lima” mendominasi percaloan STNK,PKB dan BBN-KB.Mereka terdiri lima “A”,Aho,Alien,Angi,Aseng dan Aleng. Tapi sekarang mereka sudah pecah kongsi,jalan masing masing. Aho bermain tunggal memonopoli percaloan di Kantor Samsat Medan Utara. Bahkan berjalan puluhan tahun.

Namun sejak Samsat Ditlantas Poldasu mendapat penghargaan internasional ISO 2000-9001 tahun 2006 Aho terdepak dari monopoli percaloan. Tapi Aho sudah berhasil mengantongi miliaran rupiah. Sehingga dia berhasil membangun perusahaan pribadi dealer/show room mobil ,sepeda motor dan hotel bintang lima Grand Liberty di Jalan Putri Hijau Medan.
Secara fisik Aho hengkang dari percaloan. Tapi tangan tangan “gurita”nya masih beroperasi di Kantor Samsat Medan Utara.(As)