Fokusberita.com, PANGKALPINANG — Uji coba Program Smart Parking menggunakan Aplikasi PKP SMART yang mulai diterapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang sejak 1 Oktober 2026 sampai 31 Desember 2026 masih menghadapi tantangan di lapangan. Salah satunya, rendahnya penggunaan sistem pembayaran digital oleh pelanggan parkir, yang membuat petugas belum merasakan manfaat program tersebut melalui perolehan poin aplikasi.
Diaz, salah satu petugas parkir di Kota Pangkalpinang, mengaku hingga kini belum mendapatkan pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran Smart Parking PKP SMART. Padahal, ia mengaku telah berulang kali menawarkan metode pembayaran tersebut kepada pelanggan yang menggunakan jasa parkirnya.
Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Mayoritas pelanggan masih memilih pembayaran tunai dengan alasan lebih praktis dan tidak ingin direpotkan dengan penggunaan aplikasi.
“Banyak pelanggan yang masih memilih membayar tunai. Ketika ditawarkan menggunakan Smart Parking, sebagian merasa ribet,” demikian gambaran kendala yang dihadapi Diaz saat menawarkan sistem pembayaran digital tersebut.
Bagi Diaz, persoalan ini bukan semata-mata soal kemauan petugas untuk menjalankan program pemerintah. Ada sejumlah kendala yang membuat penerapan sistem pembayaran digital belum berjalan sesuai harapan, mulai dari kebiasaan pelanggan hingga keterbatasan perangkat dan kemampuan menggunakan teknologi.
Sebagian pelanggan, menurut pengamatannya, tidak memiliki ponsel Android atau belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital. Kondisi tersebut membuat penawaran Smart Parking kerap tidak berujung pada transaksi melalui aplikasi.
Akibatnya, sejak program itu dimulai, Diaz mengaku belum memperoleh poin dari aplikasi Smart Parking PKP SMART.
Petugas Diminta Menjalankan Sistem Digital, Fasilitas Perlu Diperhatikan
Di balik upayanya menawarkan pembayaran digital kepada pelanggan, Diaz juga menyoroti kebutuhan perangkat bagi petugas parkir. Menurutnya, penerapan program berbasis aplikasi semestinya dibarengi dengan dukungan fasilitas yang memadai agar seluruh petugas dapat menjalankan sistem tersebut.
Ia berharap Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak hanya menyediakan aplikasi, tetapi juga mempertimbangkan pemberian atau fasilitasi ponsel Android bagi petugas parkir yang membutuhkan.
Pasalnya, penggunaan sistem digital tentu membutuhkan perangkat yang kompatibel. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan program berpotensi menghadapi kendala, terutama bagi petugas yang belum memiliki ponsel sesuai kebutuhan aplikasi.
Harapan itu menjadi catatan penting dalam penerapan ElSmart Parking. Petugas di lapangan berada di posisi terdepan untuk mengenalkan sistem baru kepada masyarakat. Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, melainkan juga pada kemudahan penggunaan, ketersediaan perangkat, serta kesediaan pelanggan untuk beradaptasi.
Evaluasi agar Program Tak Sekadar Berjalan di Atas Kertas
Pengalaman Diaz memperlihatkan bahwa perubahan dari pembayaran tunai menuju sistem digital membutuhkan lebih dari sekadar peluncuran aplikasi. Sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan bagi petugas, serta evaluasi terhadap kendala teknis menjadi bagian penting agar program dapat digunakan secara luas.
Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan dapat menampung masukan dari petugas parkir yang setiap hari berhadapan langsung dengan pelanggan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah hambatan utama berasal dari kebiasaan masyarakat, keterbatasan perangkat, mekanisme transaksi, atau faktor lain yang perlu dibenahi.
Bagi Diaz, dirinya tetap berupaya menawarkan Smart Parking kepada pelanggan meski hingga kini belum memperoleh poin dari aplikasi tersebut.
Kini, tantangannya bukan sekadar mengajak masyarakat beralih ke pembayaran digital. Dukungan fasilitas bagi petugas dan kemudahan bagi pelanggan juga perlu menjadi perhatian agar tujuan penerapan Smart Parking dapat dirasakan di lapangan.
Sebab, keberhasilan digitalisasi parkir bukan hanya diukur dari hadirnya aplikasi, tetapi juga dari seberapa jauh sistem tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat. (74)
