Fokusberita.com, PANGKALPINANG – Persoalan penyakit menular di Kota Pangkalpinang membutuhkan perhatian serius. Bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis dan Dinas Kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengungkapkan hingga September 2024 tercatat 88 kasus baru HIV di Kota Pangkalpinang. Dari jumlah tersebut, 72 kasus di antaranya merupakan laki-laki dan 16 perempuan.
Bahkan, dari kelompok laki-laki, sebanyak 48 kasus tercatat pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL). Selain itu, ditemukan 20 pasien AIDS dan tiga kematian pada orang dengan HIV.
Data tersebut menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Saparudin saat membuka sekaligus menjadi narasumber Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam rangka Sosialisasi Penguatan Integrasi ATMH dalam Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), melalui Zoom Meeting dari Grand Safran Hotel, Selasa (3/11/2026).
Tak hanya HIV/AIDS, tantangan kesehatan lainnya juga menjadi perhatian. Tercatat 15 kasus koinfeksi TB-HIV, 11 kasus malaria, serta 14 ibu hamil dengan hasil pemeriksaan hepatitis B reaktif.
Menurut Saparudin, deretan angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik. Dibutuhkan langkah nyata, mulai dari pencegahan, pemeriksaan dini, hingga penanganan yang terintegrasi agar penyebaran penyakit dapat dikendalikan.
Ia menegaskan, persoalan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan sektor kesehatan.
“Melalui sosialisasi ini, kita berharap koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara dinas terkait, lembaga, serta puskesmas dapat semakin ditingkatkan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis,” ujar Saparudin.
Ia menjelaskan, penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi sistem kesehatan, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian. Pertama, menjadikan siklus hidup sebagai dasar pelayanan kesehatan. Kedua, memperluas akses layanan melalui puskesmas pembantu (Pustu) dan kelurahan. Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui dashboard situasi kesehatan di seluruh kelurahan.
Saparudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya dalam mendukung upaya pencegahan maupun penanganan penyakit menular.
Kolaborasi juga diharapkan melibatkan pihak swasta, BUMN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, lembaga keagamaan, hingga komunitas masyarakat.
“Persoalan kesehatan ini harus mendapatkan dukungan semua pihak. Tidak hanya OPD, tetapi juga swasta, BUMN, Baznas, lembaga agama, dan komunitas yang ada di Kota Pangkalpinang,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan integrasi layanan primer harus mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, perkembangan situasi kesehatan dapat dipantau lebih cepat dan langkah penanganan bisa dilakukan secara terkoordinasi.
Saparudin berharap sinergi lintas sektor tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan dan sosialisasi, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata dan berkelanjutan. Sebab, upaya menekan penyakit menular bukan hanya soal pengobatan, melainkan juga bagaimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun kesadaran, memperkuat pencegahan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi untuk menekan peningkatan kasus-kasus tersebut,” tutupnya.
