Fokusberita.com, PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Babel mulai membahas arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun 2026 dan 2027. Efisiensi belanja, penguatan pelayanan dasar, hingga rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel sejak pukul 09.00 WIB tersebut mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif dan terukur. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat dituntut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prioritas anggaran diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Pemerintah daerah memastikan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tidak menggunakan skema pinjaman bank.
Pendanaan akan diarahkan melalui sumber penerimaan daerah yang tersedia, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerimaan dari sektor pertambangan timah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengatakan pembahasan awal antara pemerintah provinsi dan DPRD telah dilakukan, baik terkait perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
Untuk APBD 2027, kata dia, proyeksi sementara anggaran berada di kisaran Rp2 triliun lebih. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Edi menegaskan DPRD mendukung langkah efisiensi anggaran. Namun, penghematan tersebut tidak boleh berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat.
“Efisiensi boleh, tetapi jangan sampai pelayanan dasar dikorbankan,” tegasnya.
Menurut Edi, kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama sebelum anggaran diarahkan untuk program lain yang sifatnya non-prioritas.
“Jangan sampai karena efisiensi, masyarakat justru kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menyiapkan anggaran dan pos bantuan untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Salah satunya melalui penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus tetap dijamin pemerintah, terutama ketika terjadi kekeringan di sejumlah wilayah.
Pembahasan perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 pun menjadi momentum bagi Pemprov dan DPRD Babel untuk kembali mengukur kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut tidak sekadar mengejar serapan APBD. Setiap belanja harus benar-benar menghasilkan program yang tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
